Karya-karya sastra yang kita baca sekarang merupakan generasi kesekian dari karya sastra yang terbit berpuluh-puluh tahun lalu. Karya sastra hari ini juga merupakan hasil panen dari kondisi masyarakat, sosial, dan politik yang terjadi di Indonesia sejauh ini.
Dan apabila kita ada di kondisi yang memungkinkan lebih familiar dengan karya-karya sastra gubahan Mochtar Lubis, Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, Arief Budiman, dan beberapa nama lainnya, daripada Utuy Tatang Sontani, Rivai Apin, dan S. Rukiah, selamat! Kita di bawah kendali kondisi sosial-politik Orde Baru.
Apa yang terjadi pada 8 Mei 1964, tepat 62 tahun yang lalu, adalah salah satu cikal bakal kondisi yang membentuk selera sastra masyarakat literasi Indonesia masa kini. Tanggal itu tak pernah dilupakan oleh tokoh-tokoh Manifes Kebudayaan (Manikebu). Karena saat itu Manikebu resmi dilarang oleh Presiden Sukarno.
Sukarno yang didukung Partai Komunis Indonesia (PKI) menganggap Manikebu akan menandingi Manifesto Politik yang digagasnya. Sejumlah pihak menilai Sukarno sebenarnya terlalu parno. Karena Manikebu hanyalah surat yang ditandatangani oleh sekelompok sastrawan. Mereka hanya orang-orang yang lebih setuju bila seni dan sastra harus berdiri sendiri, bukan di bawah aspek kebudayaan lainnya, terutama politik. Sayangnya, sastrawan di kelompok Manifes ini "dipersekusi". Bahkan salah satu penandatangannya, H.B. Jassin sampai diberhentikan dari posisinya sebagai dosen di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
Posisi Manikebu memang berusaha menjadi antitesis dari organisasi sayap PKI di bidang kesenian, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lekra saat itu getol menggaungkan jargon "Politik Adalah Panglima". Gampangnya, jargon itu adalah implementasi dari paham sosialisme, bahwa seniman, termasuk sastrawan atau penulis, juga memiliki tanggung jawab berjuang bersama kalangan proletar. Populer juga dengan sebutan realisme sosialis. Sementara kelompok Manikebu populer dengan paham humanisme universal.
Sayangnya, pelarangan Manikebu oleh Sukarno, yang banyak dipandang berbagai pihak sebagai campur tangan politik paling kotor terhadap dunia kesenian, justru menjadi salah satu titik mula, atau bahkan titik balik posisi sastrawan kelompok Lekra pasca 1965 hingga saat ini. Karena tepat setelah Sukarno lengser digantikan Soeharto, Lekra juga ikutan "lengser". Beberapa sastrawannya mengalami persekusi, karya-karyanya dilarang Jaksa Agung, dan dibuang ke Pulau Buru tanpa peradilan, bersama dengan ribuan tahanan politik lainnya yang dinilai pro-PKI.
Membayangkannya terjadi sekarang, amat mengerikan rasanya: ketika pelaku kesenian begitu kental dengan nuansa politik.
Namun, adakalnya kita mungkin lebih setuju bahwa seni murni hanya untuk seni, bahwa seni berfungsi sebagai proyeksi keindahan, refleksi pemikiran estetis, atau lebih-lebih tanda ke-manusia-an yang autentik, empatis, rasional, dan menguar cinta kasih dalam mewujudkan harmoni global, sebagaimana yang digaungkan oleh kaum Manifes dengan humanisme universal-nya. Posisi ini tampaknya akan membuat seni dan para pelakunya benar-benar terhindar dari kutub-kutub konflik. Tak ada yang dicopot dari jabatannya sebagai dosen, juga tak ada yang karya-karyanya dilarang.
Di sisi lain, sebagaimana seorang manusia yang memiliki kecenderungan dalam hal apapun, termasuk politik, seniman pasti punya pendirian tertentu. Pendirian tentang sistem yang diyakininya baik, atau sistem buruk yang mesti dilawan, atau semacamnya, sebagaimana yang dialami oleh sastrawan dari kalangan Lekra. Posisi ini tampaknya akan membuat seni lebih dekat dengan masyarakat bawah, yang lebih sering menikmati seni bukan sebatas keindahan, tapi makna perjuangan di baliknya.
Pertentangan antara dua kutub ini sebenarnya menyisakan ruang kosong yang kerap terabaikan, bahwa estetika dan empati sosial pada dasarnya dua entitas yang bisa hidup tanpa saling membunuh. Keduanya hanya memerlukan jalan tengah yang, syukur-syukur bisa adil.
Seyogyanya sastrawan tak perlu menjadi corong partai atau budak ideologi tertentu demi membela rakyat, namun ia juga tidak boleh memalingkan wajah dari realitas pahit di sekitarnya hanya demi menjaga "seni untuk seni" di menara gading.
Terlalu murni tapi abai terhadap ketidakadilan, berisiko menjadi sekadar hiasan dinding yang berdebu. Terlalu politis tanpa sentuhan keindahan akan berakhir menjadi selebaran propaganda yang lekas koyak dimakan zaman.
Jalan tengah ini menuntut keberanian untuk menempatkan martabat manusia di atas segala kepentingan golongan. Realisme sosialis memberi sastra napas perjuangan dan humanisme universal memberi sastra kedalaman batin. Dengan keduanya sastra yang lahir tidak hanya estetis secara bentuk, tetapi juga bergema secara nurani.
Sejarah selalu memberi manusia masa kini pelajaran berharga, dalam hal ini adalah mahalnya harga sebuah fanatisme ideologi dalam kesenian. Jangan dipandang membaca kembali perseteruan sastra paling terkenal di Indonesia melalui pelarangan Manifes hari ini sebagai upaya memilih siapa yang memenangkan perdebatan. Ini adalah usaha untuk memahami, bahwa sastra terbaik adalah yang mampu memanusiakan manusia, baik itu sebagai upaya kontemplatif maupun sebagai perjuangan sosial.
Oleh: Hilmi Baskoro