Utopia Kesejahteraan Bagi Rakyat Indonesia


Keanehan Logika Berpikir Pemerintah

Kita tentu sering mendengar berita tentang bagaimana pemerintah mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah berlomba-lomba memberikan fasilitas, seperti konsesi lahan, keringanan pajak, dan perizinan bagi para pengusaha yang menanam modal di Indonesia.

Pemerintah melakukan langkah kebijakan seperti itu dengan motivasi mulia. Pemerintah ingin meningkatkan taraf hidup, mengentaskan pengangguran, serta memberikan pekerjaan dan penghidupan layak bagi rakyatnya.

Benarkah Rakyat Membutuhkannya?

Sepintas, tidak ada yang salah dari logika kebijakan tersebut. Namun, pertanyaannya adalah apakah rakyat benar-benar membutuhkan jenis pekerjaan yang diciptakan melalui kolaborasi pemerintah dan perusahaan, yang lapangan kerjanya sering kali berbasis industri.

Jika dianalisis lebih dalam, rakyat tidak selalu membutuhkan pekerjaan, apalagi pekerjaan model industri. Rakyat, sebagai manusia biasa, hanya membutuhkan pekerjaan paruh waktu (5-6 jam per hari). Selebihnya, waktu hidup dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan non-material lain, seperti tidur yang cukup, waktu luang untuk diri dan keluarga, pendidikan diri, anak, dan keluarga, memperdalam spiritualitas, serta agenda perayaan yang bersifat hiburan.

Manusia membutuhkan keseimbangan hidup karena itulah yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan. Rakyat memiliki tabungan yang cukup serta faktor produksi selain tubuh, seperti jejaring keamanan sosial dalam komunitas serta habitat ekosistem alam yang sehat (tanah dan living support).

Tidak melulu tentang kerja, kerja dan kerja. Hilanglah waktu untuk diri, keluarga, alam, dan masyarakat secara luas. Barangkali ada yang terlewat dari analisis pemerintah mengenai indikator keberhasilan pemerintah dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Nasib Rakyat dalam Sistem Industri Kapitalistik

Dalam kerja-kerja industri, masyarakat kecil (kebanyakan kelas menengah ke bawah) sering kali menjadi komoditas yang dieksploitasi oleh pemilik modal beserta kroni-kroninya. Tenaga, waktu, dan pikiran mereka diperas untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga murah yang semata-mata bertujuan untuk akumulasi kekayaan pemilik modal.

Bekerja 8-12 jam sehari, 6 hari dalam seminggu. Gaji yang hanya cukup untuk belanja kebutuhan hidup bulanan diri dan keluarga. Bahkan, sebenarnya mereka hanya mampu mencukupi standar hidup pada batas bawah kemiskinan atau kekurangan. Hidup paycheck to paycheck. Kredit hidup hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan saja. Jumlah tabungan sangat cekak.

Mereka yang berada di kelas menengah ke bawah ini juga sering kali terlilit dalam jebakan kelas menengah, ketika mereka tak lagi memiliki banyak pilihan. Faktor produksi yang mereka miliki hanyalah seonggok tubuh yang malah membutuhkan input (kerja dan gaji) terus-menerus. Rumah sempit dan dicicil selama 10-20 tahun.

Kritik pada Rakyat

Kompleksitas masalah kesejahteraan rakyat secara umum tidak bisa hanya menitikberatkan pemerintah dan oligarki yang ada di belakangnya sebagai kambing hitam. Masalah ketidaksejahteraan dan kemiskinan juga disebabkan oleh rakyat itu sendiri.

Sebagian rakyat enggan berusaha secara bersungguh-sungguh. Dalam diri mereka juga terdapat noktah keserakahan. Mereka menginginkan jenis pekerjaan yang enak, mudah, bergaji tinggi, dan pasti. Masalahnya, there is no free lunch.

Terlalu menginginkan hasil maksimal dengan usaha yang minimal dapat membebani orang lain, makhluk lain, dan juga alam. Bisa jadi sifat dan sikap itulah yang menyuburkan praktik kapitalisme dalam ranah korporasi dan pemerintahan. Pemilik usaha dan kuasa bersatu menyambut umpan dari rakyat itu dengan baik. Mereka (pemilik usaha dan pemerintah) menyediakan wadah bagi rakyat seperti itu dan menjadikannya sebagai kendaraan untuk memuaskan keserakahan dirinya sendiri.

Jadilah kondisi suasana sosial masyarakat kita seperti yang sekarang kita lihat ini. Semua ini dihasilkan dari akumulasi kemalasan dan keserakahan semua pihak yang saling enggan membayarkan biaya yang adil bagi pihak lain.

Perlu Perombakan Sistem Pendidikan

Rakyat yang malas dan serakah juga tidak serta-merta menjadi ujung dari akar masalah yang ada. Lebih jauh, kondisi masyarakat adalah produk dari pendidikan, baik formal pemerintah dan swasta maupun informal dalam masyarakat itu sendiri.

Templat pendidikan kita saat ini bertujuan menyiapkan generasi siap kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar industri. Sangat minim pendidikan berpikir kritis, olah pola pikir, makna hidup, keterampilan hidup dasar, kewirausahaan, kemandirian, integrasi agama dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya keterhubungan dalam masyarakat, dan lain-lain.

Penutup

Masalah pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara ternyata begitu kompleks. Tidak sesederhana alur solusi pemerintah yang mengatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi naik, kue ekonomi berkembang, ada banyak lapangan pekerjaan terbuka, masyarakat bekerja dan memiliki gaji untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka kesejahteraan umum dapat dicapai.

Perlu pendekatan holistik dalam menyelesaikan akar-akar masalah yang ada, seperti perombakan logika berpikir pemerintah beserta indikator keberhasilan kinerjanya, perbaikan niat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat, serta perbaikan sistem pendidikan.


Penulis: Hafidh Frian

Editor: Ahmad Galang

Post a Comment

Previous Post Next Post