Ada satu bentuk kejahatan paling rapi yang tidak melibatkan perampokan bank di tengah malam atau pembunuhan di gang gelap. Kejahatan ini terjadi di ruang-ruang ber-AC, disiarkan secara langsung di televisi nasional, dibungkus dengan setelan jas mahal, dan disahkan oleh stempel resmi negara. Kejahatan ini bernama kebiasaan. Tepatnya, bagaimana politik tunaetika secara perlahan, sistematis, dan dingin berhasil membuat kita membiasakan diri pada hal-hal yang seharusnya membuat kita muntah. Kita sedang hidup dalam sebuah era di mana busuknya nepotisme dan korupsi tidak lagi disembunyikan di bawah karpet. Mereka tidak lagi merasa perlu berbisik-bisik di balik pintu tertutup.
Hari ini, para elite melakukan kejahatan etika di siang bolong, menatap mata kita melalui kamera media, lalu tersenyum seolah ingin berkata, “Lantas, kamu mau apa?” Dan reaksi kita? Kebanyakan dari kita hanya menghela napas, menggulir layar ponsel, lalu bergumam, “Ya, mau bagaimana lagi? Namanya juga politik.” Pada titik itulah oligarki menang. Bukan saat mereka berhasil mengubah aturan demi meloloskan anak-anak mereka ke tampuk kekuasaan. Bukan saat mereka membagikan konsesi tambang kepada sekutu politik mereka. Oligarki menang sempurna pada detik pertama ketika kita meyakini bahwa busuknya sistem ini adalah sebuah kewajaran.
Politik tunaetika tidak pernah bekerja lewat kekerasan telanjang terlebih dahulu. Ia bekerja lewat rekayasa bahasa. Langkah pertamanya adalah melumpuhkan kompas moral publik dengan cara mengganti nama kejahatan menjadi istilah-istilah birokrasi yang terdengar steril, bahkan terhormat. Ketika seorang penguasa merekayasa aturan hukum agar anak, cucu, atau kerabat dekatnya bisa mendapatkan jabatan publik tanpa melewati proses meritokrasi yang adil, itu adalah nepotisme. Namun, dalam kamus bahasa penguasa, kata nepotisme terlalu kotor. Maka, mereka menggantinya dengan sebutan yang lebih mentereng, seperti “hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan diri” atau “regenerasi kepemimpinan muda”.
Ketika jatah jabatan menteri, komisaris BUMN, dan proyek-proyek strategis negara dibagikan kepada para penyokong dana kampanye serta loyalis politik, itu adalah korupsi sistemis dan pembajakan negara (state capture). Namun, media dan pengamat politik yang dibayar mahal akan menyebutnya sebagai “rekonsiliasi nasional”, “konsolidasi demokrasi”, atau “merangkul semua elemen demi stabilitas”. Melalui pengaburan makna ini, kejahatan etika dibersihkan dari dosa. Bahasa resmi dijadikan alat pembasuh tangan. Ketika sebuah tindakan yang morally bankrupt diberi label baru yang terdengar teknis dan legal, masyarakat mengalami disorientasi kognitif. Kita dibuat bingung untuk membedakan mana kejahatan dan mana strategi politik. Pada akhirnya, kita berhenti mengkritik karena kata-kata yang digunakan untuk melakukannya telah dilucuti maknanya dari kita.
Mengapa masyarakat bisa sedemikian apatis melihat tontonan yang serba ugal-ugalan ini? Jawabannya terletak pada mekanisme moral fatigue atau kelelahan moral yang sengaja diciptakan. Bayangkan, jika seekor katak dimasukkan ke dalam air mendidih. Ia akan langsung melompat keluar. Namun, jika katak tersebut dimasukkan ke dalam air dingin yang dipanaskan secara perlahan, ia akan diam menikmati rasa hangat hingga akhirnya mati terebus tanpa sempat menyadarinya. Politik tunaetika menggunakan metode air hangat ini.
Ketika skandal etika pertama kali terjadi, publik mengecam. Ada kemarahan di jalanan, ada tagar yang bergelora di media sosial. Namun, para elite tidak peduli. Mereka hanya perlu bertahan sebentar, menunggu gelombang kemarahan surut. Bulan berikutnya, mereka melakukan pelanggaran etika yang kedua. Publik masih marah, tetapi energinya sudah berkurang. Pelanggaran ketiga, keempat, hingga keseratus dilakukan secara beruntun dan makin terang-terangan.
Pada titik ini, kemarahan publik berubah menjadi rasa lelah. Rasa lelah berubah menjadi kepasrahan. Kemudian, kepasrahan melahirkan sinisme, sebuah pandangan nihilisme yang menganggap bahwa semua politisi sama saja, semua aturan bisa dibeli, dan tidak ada gunanya melawan. Kelelahan moral ini adalah kondisi ideal bagi oligarki. Ketika publik sudah terlalu lelah untuk marah, para elite tidak perlu lagi berakting menjadi orang baik. Mereka bisa memamerkan nepotisme mereka di depan umum tanpa rasa takut akan konsekuensi. Mereka berhasil mengubah ketidakwajaran ekstrem menjadi new normal yang diterima begitu saja.
Senjata paling ampuh dari politik tunaetika untuk membungkam kritik adalah pemisahan paksa antara hukum dan etika. Para elite belakangan ini sangat menyukai frasa yang penting sesuai hukum yang berlaku. Mereka berlindung di balik formalitas hukum untuk membenarkan tindakan yang secara moral sangat busuk. Namun, mereka lupa—atau berpura-pura lupa—bahwa mereka sendirilah yang memegang pena untuk menulis dan mengubah hukum tersebut. Ketika mahkamah atau lembaga pembuat undang-undang diisi oleh “orang-orang mereka”, memproduksi hukum yang legal secara formal menjadi perkara mudah. Aturan bisa diubah dalam semalam, syarat umur bisa disesuaikan dalam sekejap, dan pasal-pasal perlindungan lingkungan bisa dihapus sesuai pesanan pemodal. Begitu hukum baru itu ketuk palu, mereka dengan percaya diri berkata kepada publik, “Lihat, kami tidak melanggar hukum.”
Ini adalah pembodohan massal. Hukum yang dilepaskan dari etika hanyalah instrumen kekuasaan untuk melegalkan kesewenang-wenangan. Perbudakan pernah legal secara hukum. Kolonialisme ratusan tahun berdiri di atas dasar hukum yang sah menurut penjajah. Apakah itu membuatnya benar? Tentu tidak. Ketika kita menerima argumen bahwa “selama legal berarti boleh dilakukan”, kita telah terjebak dalam perangkap oligarki. Kita diajarkan untuk menjadi warga negara yang patuh secara buta, yang mengukur kebenaran bukan dari rasa keadilan di dalam dada, melainkan dari stempel di atas kertas yang dirancang oleh para pelaku kejahatan itu.
Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus peduli dengan politik tunaetika dan nepotisme para elite? Toh, siapa pun yang berkuasa, kita tetap harus bekerja esok hari untuk membeli beras. Ini adalah ilusi paling berbahaya. Politik tunaetika bukanlah drama panggung yang terpisah dari isi dompet dan piring makan kita. Ada hubungan garis lurus antara nepotisme di puncak kekuasaan dengan kemiskinan di tingkat tapak.
Ketika seorang pejabat terpilih bukan karena kapasitas, melainkan karena hubungan darah atau mahar politik, ia tidak memiliki beban moral kepada rakyat. Utang utamanya adalah kepada investor politik dan keluarganya. Lalu, bagaimana cara ia membayar utang tersebut? Tentu dengan memotong anggaran publik, menaikkan biaya pendidikan, menyerahkan lahan-lahan adat kepada korporasi sawit atau tambang, dan membiarkan upah buruh ditekan setipis mungkin demi memanjakan pemodal.
Biaya kuliah yang makin tidak terjangkau, harga bahan pokok yang terus melambung, fasilitas kesehatan yang buruk, dan ruang hidup yang digusur atas nama “proyek strategis nasional” adalah buah langsung dari pohon politik yang disiram oleh air penipuan etika. Ketika politik kehilangan etikanya, otomatis ekonomi kehilangan kemanusiaannya. Ketimpangan sosial yang makin menganga hari ini bukanlah kecelakaan sejarah atau takdir Tuhan. Itu adalah hasil dari desain ekonomi oligarki yang lahir dari rahim politik tanpa moral.
Pikiran ini tidak ditulis untuk memberikan solusi manis ala motivator atau ajakan damai yang menenangkan. Pikiran ini ditulis untuk merusak kenyamanan tidur kita. Setiap kali kita menertawakan nepotisme elite sebagai bahan lelucon di media sosial tanpa rasa geram yang nyata, kita sedang berkompromi. Setiap kali kita memaklumi korupsi kecil-kecilan dengan alasan “semua orang juga begitu”, kita sedang memelihara sistem yang mencekik kita dari belakang.
Kita harus berhenti menjadi penonton yang pasrah dalam teater kejahatan ini. Langkah pertama untuk melawan politik tunaetika adalah dengan merebut kembali bahasa kita. Berhentilah menggunakan kata-kata halus milik penguasa. Sebut nepotisme sebagai perampokan hak publik. Sebut transaksi politik sebagai korupsi. Sebut pemisahan hukum dan moral sebagai manipulasi kekuasaan. Kita harus menolak untuk terbiasa. Menolak untuk menganggap bodohnya keadaan ini sebagai hal yang lumrah. Karena pada hari di mana kita berhenti merasa jijik pada politik tunaetika, kita resmi mendaftarkan diri sebagai bagian dari mekanisme penipuan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa jauh para elite itu akan merusak negara ini. Pertanyaannya adalah sampai kapan kamu akan terus duduk manis dan membiarkan dirimu dikencingi sambil pura-pura percaya bahwa itu adalah hujan?
Penulis: Hikmal Yazid
Kurator: Yoga Parulian Panggabean
Editor: Zanneta Rahma Aulia
