Terdapat sedikitnya tiga kriteria yang dapat menjadi referensi utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara sebagaimana disampaikan secara terperinci oleh Leonardo Morlino melalui karya tulisnya yang berjudul “Qualities of Democracy: How to Analyze Them”. Kriteria pertama yang harus dipenuhi oleh suatu negara yang mendambakan penilaian positif dalam sistem penerapan demokrasinya adalah kesadaran yang dijaga dan dipertahankan oleh rezim pemerintahan mengenai kewajiban yang melekat pada diri mereka sebagai figur pemimpin, khususnya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat yang juga mencakup pemenuhan terhadap setiap komponen hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat yang dipimpinnya. Maka dari itu, diharapkan melalui aspek kesadaran ini, setiap aktor dan kelembagaan pemerintah mampu merealisasikan kebijakan sekaligus menerapkan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh sosok yang tengah menjalankan mandat kepemimpinan, alih-alih memandang kekuasaan tersebut sebagai karpet merah untuk memanifestasi harapan serta ambisi personalnya yang tidak memiliki korelasi dengan amanat konstitusi dan kepentingan khalayak.
Kriteria kedua, untuk dapat dipertimbangkan sebagai salah satu negara dengan kualitas demokrasi unggul di dunia, maka setiap individu ataupun kelompok masyarakat yang mendiami kawasan wilayah negara tersebut—baik yang berkedudukan sebagai penduduk tetap maupun warga asing dengan kepemilikan surat izin tinggal yang sah—harus dipastikan telah memperoleh hak-hak asasinya secara konsisten dan menyeluruh, termasuk dalam rumpun kesetaraan dan kebebasan. Kriteria ketiga, poin evaluasi terhadap kualitas demokrasi suatu negara selanjutnya ditentukan oleh seberapa tinggi kesadaran yang dimiliki oleh kelompok sipil di negara tersebut yang dibuktikan dengan tingkat konsistensi warga negaranya dalam mengawal kinerja pemerintahannya.
Dalam sebuah karya penelitian tentang demokrasi di Asia Tenggara yang ditulis oleh Bart Gaens dan Olli Ruohomäki dan diterbitkan pada tahun 2022, Indonesia dinyatakan berada dalam urutan empat teratas bersama dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina sebagai negara dengan kualitas demokrasi terbaik untuk cakupan wilayah ASEAN. Sementara, untuk hasil data lainnya yang disediakan oleh laman The Global Economy, Indonesia berada di posisi dua teratas setelah Malaysia untuk kategori demokrasi elektoral berdasarkan hasil penilaian di tahun 2024. Kedua paparan data sebelumnya terlihat cukup menjanjikan hingga kemudian ditemukan fakta bahwa Indonesia masih memperoleh skor yang cukup rendah di hampir seluruh aspek terkait dengan penegakan demokrasi dan hak asasi manusia berdasarkan laporan yang dirilis oleh CJPME Foundation.
Hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks jaminan kebebasan dari tindak kesewenangan, terutama yang dilakukan oleh kelompok aparat bersenjata, Indonesia berada pada status partially respected, yang mana evaluasi terhadap poin ini turut mengacu pada akumulasi laporan yang menunjukkan intensitas keterlibatan dari kelompok aparatur negara dalam melakukan tindak penyalahgunaan kuasa terhadap masyarakat sipil yang umumnya berujung pada aksi penganiayaan atau penghilangan nyawa. Poin serupa juga diperoleh untuk kategori jaminan perlindungan dari segala tindak penghilangan paksa, jaminan atas kebebasan pers, hingga jaminan perlindungan dari semua tindak diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Rentetan data di atas secara langsung dipertegas dengan akumulasi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa sejumlah warga Indonesia dari berbagai latar belakang, tetapi “ajaib”nya masih belum menemukan titik terang hingga hari ini, bahkan menyisakan berbagai kejanggalan.
Jika ditelusuri sejak era pascakemerdekaan yang secara spesifik merujuk pada masa transisi dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, sebagian besar dari kita tentunya sudah memiliki ingatan secara garis besar tentang berapa banyak korban yang mengalami pemiskinan secara struktural atau bahkan menjadi korban penghilangan nyawa serta tahanan politik terkait dengan dugaan keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem keanggotaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Beberapa dugaan keterlibatan itu bahkan diberikan tanpa melalui proses peradilan. Kemudian, berlanjut ke sejumlah peristiwa pelanggaran hak asasi lainnya selama kurun pemerintahan Orde Baru, seperti penghilangan nyawa terhadap sosok aktivis pejuang hak-hak buruh bernama Marsinah yang juga teridentifikasi sempat mengalami tindak kekerasan seksual sebelum akhirnya menemui ajalnya, lalu kasus penghilangan nyawa terhadap figur wartawan bernama Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) yang pada masa itu terbilang aktif dalam mengkritik para penguasa, termasuk pada ketiga calon bupati di wilayah Bantul yang semuanya berasal dari latar belakang militer, sampai dengan peristiwa Mei 1998. Sementara di era Reformasi ini, kita mengenal kasus penghilangan nyawa terhadap aktivis Munir, seorang mahasiswa bernama Akseyna, hingga seorang transgender asal Cipayung, yang secara keseluruhan kasus-kasus tersebut masih menyisakan misteri perihal siapa aktor utama dibalik peristiwanya. Adapun kasus terbaru yang juga masih meninggalkan kejanggalan, yakni hilangnya nyawa seorang saksi kunci dalam kasus korupsi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Indonesia pada bulan Agustus 2026 serta kasus tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri pada periode pertengahan 2025 dengan kondisi wajah jasad terlilit lakban secara misterius dan saat ini kasus tersebut dinyatakan telah ditutup karena tidak ditemukan adanya unsur penghilangan nyawa secara sengaja.
Rentetan kasus di atas menjadi sebuah bahan renungan bagi kita semua. Apakah masih ada arti dari nyawa setiap warga negara Indonesia di hadapan setiap rezim pemerintah yang silih berganti, selain daripada arti sebagai penyumbang suara dalam agenda elektoral yang dikontestasi?
Referensi:
Ajeng, T. (2026). Penyelidikan kasus kematian diplomat Arya Daru dihentikan, polisi: Tidak ditemukan unsur pidana. Kompas.tv. https://www.kompas.tv/nasional/642996/penyelidikan-kasus-kematian-diplomat-arya-daru-dihentikan-polisi-tidak-ditemukan-unsur-pidana
CJPME Foundation. (2015). Indonesia - Human rights scorecard. https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cjpmefoundation/pages/101/attachments/original/1454945228/Indonesia_Chart_2015-10-29-v2.pdf?1454945228
Gaens, B., & Ruohomäki, O. (2022). Southeast Asian democracy: Democratic regression or autocratic hardening?. FIIA. https://fiia.fi/en/publication/southeast-asian-democracy
Lintang, I. (2023). 8 kasus pembunuhan misterius di Indonesia yang masih belum terpecahkan. Inilah.com. https://www.inilah.com/8-kasus-pembunuhan-misterius-di-indonesia-yang-masih-belum-terpecahkan
Morlino, L. (2009). Qualities of democracy: How to analyze them. Istituto Italiano di Scienze Umane. https://indicatorsinfo.pbworks.com/f/Morlino%20Qualities%20of%20Democracy.pdf
Muzakki, M. R. (2026). Misteri kematian saksi kunci korupsi bea cukai di KPK. Tempo.co. https://www.tempo.co/hukum/misteri-kematian-saksi-kunci-korupsi-bea-cukai-di-kpk-2281679
TheGlobalEconomy.com. (2024). Electoral democracy index - Country rankings. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/electoral_democracy_index/
