Menatap Wajah Demokrasi yang Mengabur: Replika Cara Lama dalam Menghentikan Suara Rakyat

            Aksi massa yang digerakkan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) di perempatan Gramedia pada Rabu (2/9/2026) lalu, dapat menjadi gambaran bahwa demokrasi masih selalu berbenturan dengan tindak kekerasan. Hal ini tentu menyisakan catatan kelam bagi ruang publik demokrasi kita. Alih-alih melahirkan dialog substantif antara pemegang kekuasaan dan publik, dinamika di lapangan justru memperlihatkan gelombang kontroversi yang diwarnai oleh pola-pola penanganan usang. Taktik perpecahan, stigmatisasi, hingga manipulasi opini massa kembali digunakan untuk memukul mundur gerakan kritis rakyat dan mahasiswa.

Dalam tuntutannya, massa aksi menegaskan kembali beberapa poin tuntutan sebagai berikut: 

  1. turunkan rezim Prabowo-Gibran;

  2. tarik mundur kolonialisme Indonesia dari wilayah periferi jajahannya di luar pulau Jawa.

Tuntutan yang tak pernah berhenti bergema, namun sama sekali tak didengar oleh penguasa yang kini seolah menutup mata, menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat, mereduksi segala tuntutan ini hingga hilang dalam ingatan publik. Pada aksi demonstrasi ini, setidaknya 6 orang massa aksi mendapatkan tindak kekerasan dan 1 jurnalis kehilangan kameranya saat meliput peristiwa aksi demonstrasi ini. 

 

Kejanggalan Pola Usang dan Fitnah Sistematis


  • Pola Mobilisasi Massa Tandingan dan Stigmatisasi: Tangkapan layar pesan berantai dari kelompok yang mengatasnamakan "Forum Jogja Damai" memperlihatkan adanya ajakan terorganisir untuk memobilisasi massa guna menandingi demonstrasi mahasiswa. Penggunaan kalimat yang memprovokasi, arahan membawa alat pemukul (tongkat dan ketapel/plinteng), serta penggunaan penutup wajah justru memperlihatkan potensi kebiasan hukum dan anarkisme yang direkayasa, bukan representasi kedamaian yang murni.

  • Kriminalisasi dan Framing Negatif: Upaya mendikotomi antara “warga lokal yang menginginkan kedamaian” dengan “mahasiswa/pengunjuk rasa yang dituduh anarkis” merupakan narasi klasik untuk memecah belah dukungan publik. Fitnah dan stigma ini mengalihkan fokus utama dari substansi tuntutan ke arah benturan antarkelompok. Dari fase ini kemudian lahirlah Tahanan Politik (Tapol) yang dikriminalisasi untuk mengalihkan isu masyarakat terhadap permasalahan sesungguhnya yang terjadi di pemerintahan. 

  • Peran Pemadam Karakter daripada Solusi: Tindakan aparat dan narasi penanganan aksi sering kali lebih fokus pada pembatasan hak berpendapat ketimbang menjamin perlindungan warga negara dalam menyampaikan aspirasinya secara konstitusional. Arie Sujito selaku Wakil Rektor UGM urusan Kemahasiswaan, menegaskan kepada polisi untuk melindungi mahasiswa yang berdemo, dan menyebut jogja bisa jadi contoh untuk tiadakan kekerasan saat aksi. 


Ketika Demokrasi Bergeser Menjadi Otoriter

Peristiwa ini menjadi alarm nyaring dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di panggung demokrasi yang sehat, perbedaan pendapat dan aksi protes adalah instrumen pengawas (check and balance). Namun, ketika kekuasaan mulai merespons kritik melalui pembatasan, intimidasi, dan propaganda ad hominem terhadap mahasiswa serta rakyat, ada indikasi kuat terjadinya pergeseran menuju authoritarianism yang tersembunyi (creeping authoritarianism). Negara yang kehilangan ruang kritik cenderung menggunakan perangkat kekuasaan untuk mempertahankan stabilitas semu, bukan keadilan yang nyata. Istilah ‘mencari kambing hitam’ kemudian muncul, dalam membuat narasi tentang aksi ini. Dalam akun Instagram semaugm.official, disebutkan bahwa terdapat tabung berwarna oranye pada saat terjadi kericuhan di perempatan Gramedia yang diduga berisi cairan merica atau spicy spray dari arah kerumunan massa. Selain itu, terdapat setidaknya 7 personel kepolisian yang mengalami gangguan kesehatan serta iritasi akibat paparan cairan tersebut. Namun, kepolisian memiliki pendapat yang berbeda terkait kejadian tersebut. Personel yang disorot merupakan tim medis yang sedang membantu massa aksi, bahkan terluka akibat represifitas aparat. Sedangkan tabung oranye yang dibawa tim medis tersebut merupakan campuran air dan Mylanta untuk mengatasi perih di mata akibat gas air mata.

Kebiasaan mencari kambing hitam dan menciptakan narasi tandingan kepada publik sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kepolisian yang tidak pernah serius menangani kasus hukum di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran HAM seperti kasus Munir dan wartawan Udin misalnya, ‘pelaku’ yang diseret ke dalam jeruji besi merupakan kambing hitam untuk menyembunyikan pelaku sebenarnya, memperlihatkan ketidakberdayaan instansi ini dalam menangani suatu kasus, sehingga harus mencari orang tidak bersalah sebagai tumbal dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian. 

Menurut Zaenal Arifin Mochtar, otoriatiranisme modern di Indonesia saat ini tidak lagi hadir lewat kudeta atau kediktaktoran militer yang mencolok, melainkan tumbuh secara halus dibalik demokrasi elektoral. Sehingga dalam ruang publik, konsep ‘populisme’ sekilas muncul dalam demokrasi elektoral ini, menggunakan makna ‘oposisi’ dalam ruang publik sebagai musuh rakyat. Dengan demikian, energi aparat kepolisian sebagai media menjalankan populisme ini dapat dimaksimalkan dengan melakukan tindakan kekerasan, membuat narasi publik, hingga membatasi jurnalis dalam meliput berita di lapangan supaya data-data yang diberikan tentang tindak kekerasan tersebut tetap tersembunyi. Demonstrasi-pun ‘tampak aman’ tanpa tindak kekerasan berkat pengamanan dari pihak aparat. 


Refleksi Pemerintah dan Aparat

Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya menyadari bahwa daya kritis mahasiswa dan rakyat adalah benteng terakhir pertahanan keadilan. Membungkam massa dengan taktik adu domba atau rekayasa narasi tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah. Kebijakan publik yang cacat tidak akan membaik hanya karena demonstran berhasil dibubarkan. Jika pemerintah menutup mata dan telinga dari kritik, maka kepercayaan publik akan runtuh. Hal tersebut merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan suatu bangsa. 

Kejujuran harus diutamakan dalam penyelesaian setiap kasus kekerasan di Indonesia. Jenderal Hoegeng sendiri pernah mengatakan, “Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam.” Ini membuktikan bahwa kejujuran adalah nilai yang sangat mahal dalam mengembalikan citra pemerintah dan aparat kepada publik secara kolektif.  


Penulis: Rawlins Kenheta

Editor: Rugayyah binti Alwi Muladawilah


Post a Comment

Previous Post Next Post