Kalimantan di Bawah Lima Kekuasaan: Kaya Sumber Daya, Miskin Keberpihakan!

 

Mengenal apa itu “karhutla”?

Kabar buruk yang beredar di media sosial tentang hiruk-pikuk kondisi negara kita bagaikan asupan wajib bagi masyarakat Indonesia di bawah lingkar kekuasaan kabinet Merah Putih. Jika sebelumnya perdebatan mencakup program MBG, KDMP, URI, kelangkaan BBM, bahkan kenaikan IHSG, kini fenomena karhutla di Kalimantan kembali menjadi isu yang fundamental. Karhutla adalah singkatan dari Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu peristiwa terbakarnya hutan, perkebunan atau lahan terbuka yang terjadi secara alami maupun akibat dari campur tangan manusia. Peristiwa karhutla ini tentu saja memiliki dampak kerusakan yang masif, mencakup kesehatan, ekologi, sosial dan ekonomi. Kemunculan kabut asap ini pada awalnya sudah terdeteksi di beberapa wilayah Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah pada bulan Januari hingga Maret 2026. Sebenarnya peristiwa karhutla ini sudah sering terjadi di Indonesia, bahkan sejak tahun 1980-an. Hingga pada puncak musim kemarau dan pengaruh El Nino di bulan Agustus 2026, karhutla meningkat secara signifikan dan meluas ke berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Sumber: BBC News Indonesia

Dampak dari kabut asap ini menyebabkan pencemaran udara serta gangguan pernapasan seperti sesak napas atau ISPA dan batuk bagi seluruh masyarakat Kalimantan. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, masyarakat dipaksa harus hidup di tengah kepungan asap dengan jarak pandang terbatas. Bukan hanya manusia, bahkan ekosistem hutan mencakup satwa liar juga menjadi korban dari peristiwa karhutla yang semakin parah hingga per hari ini.

Sumber: BBC News Indonesia

Meluasnya dampak karhutla yang sudah mencakup satu pulau Kalimantan dengan luas sekitar 513 hektare menurut data Kementerian Kehutanan, kini mulai berdampak pada negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura. Parahnya, asap dari karhutla ini juga menjadi perbincangan serius bagi berbagai negara di ASEAN. Wacana konsultasi dan negosiasi tentang penanganan bersama ini justru diinisiasi oleh pihak luar melalui ASEAN Agreement on Transboundaru Haze Pollution. Bagi para pakar hukum internasional seperti Satria Unggul Wicaksana, diangkatnya karhuta ke forum ASEAN menandakan bahwa pemerintah Indonesia “dianggap tidak mampu dan tidak mau” untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, hal ini belum juga mendapatkan respon baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Lebih dari itu, legitimasi dari negara Indonesia juga menjadi wacana serius karena akan berpengaruh terhadap hubungan bernegara.

Kontroversi 5 Pemimpin di Kalimantan!

1. Gubernur Kalimantan Tengah - Agustiar Sabran

Pada tanggal 14 Oktober 2026, Agustiar menyampaikan bahwa karhutla di wilayahnya belum ditetapkan menjadi bencana nasional karena aktivitas masyarakat di nilai masih bisa berjalan. Pernyataan ini tentu saja bertentangan dengan fakta yang ada bahwa karhutla di wilayah Kalimantan Tengah sudah mencapai 23.304 hektare. Dampaknya juga bisa dilihat dari meningkatnya ISPA oleh masyarakat baik dari usia balita hingga dewasa. Bahkan, hal ini diperparah dengan adanya ucapan “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”. Tentu saja pernyataan ini mencerminkan bahwa kualitas pemimpin Kalimantan Tengah hanya menganggap bahwa karhutla bukanlah masalah yang serius.

2. Gubernur Kalimantan Selatan - H. Muhidin

Adanya kegagalan dalam membaca situasi publik juga dilakukan oleh Muhidin selaku Gubernur Kalimantan Selatan. Menurut wilayah yang ditinjau, beliau menyampaikan bahwa dampak karhutla di Kalimantan Selatan disebut “tidak terlalu parah”. Padahal, kurang lebih 22.000 hektare lahan terbakar di sana dan masih terus dalam proses penanganan. Berbagai macam harapan tentang bantuan terhadap masyarakat juga masih belum menemukan titik terang. Respon permintaan maaf seakan-akan menjadi senjata terakhir bagi para pemimpin yang cuci tangan atas gagalnya menjalankan kebijakan. Pernyataan ini tentu saja dinilai publik berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan dengan warga yang masih menghadapi sebaran titik api dengan ancaman penyakit pernapasan.

3. Gubernur Kalimantan Timur – Rudy Mas’ud

Narasi bahwa wilayah saya masih aman dan terkendali, juga digaungkan oleh Rudy selaku Gubernur Kalimantan Timur. Di satu sisi, beliau juga menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah karhutla, Bankaltimtara harus mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung relawan pemadam kebakaran. Akan tetapi, rincian dana CSR yang akan dialokasikan juga mengalami polemik karena mekanisme pelaksanaan dan transparansi dana yang tidak jelas. Hal ini juga diperparah dengan adanya karhutla yang belum terselesaikan, Gubernur Kaltim justru pergi ke Singapura dengan alasan keperluan pemerikasaan kesehatan. Menjadi ironi ketika ribuan masyarakat terpapar asap hingga menelan korban jiwa, seorang pemimpinnya justru pergi dengan mengedepankan kepentingan pribadi.

4. Gubernur Kalimantan Barat – Ria Norsan

Alih-alih mencari solusi untuk mempercepat penanganan karhutla, Ria Norsan selaku Gubernur Kalimantan Barat justru sibuk berdebat dengan mahasiswa. Mahasiswa yang menuntut ketegasan pemerintah dalam proses penanganan karhutla justru dipertanyakan kembali dengan narasi “mahasiswa ada turun memadamkan api?”. Sebagai masyarakat umum, kita semua tahu bahwa penanganan bencana alam demi terciptanya keselamatan masyarakat seharusnya menjadi kewajiban bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan dan tugas mahasiswa hadir untuk mengawal bagaimana suatu kebijakan dijalankan. Namun, kembali saya tegaskan bahwa adanya kecacatan dalam berpikir ditunjukkan berkali-kali oleh para pemimpin di Kalimantan ini. Menjadi hal lucu ketika pemimpin dipilih karena rakyat, justru rakyat yang dijadikan korban dan pemerintah mengabaikan tupoksi fundamentalnya.

5. Gubernur Kalimantan Utara – Zainal A. Paliwang

Terakhir, Zainal selaku Gubernur Kalimantan Utara justru mengaku bahwa alat pemadaman yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat terbatas. Pertanyaan umum yang wajib di jawab adalah bagaimana bisa pemerintah daerah mengaku alatnya terbatas, sedangkan jika kita telisik dari sejarah karhutla di Kalimantan, peristiwa ini bukan terjadi satu atau dua kali, tapi sudah berkali-kali. Hal yang menjadi prioritas penting adalah bagaimana kesiapan pemerintah dalam melakukan pencegahan agar karhutla bisa diminimalisir sebaik mungkin, bukan hanya mengaku alat terbatas. Misalkan terbatas, dana pemerintah di tiap daerah juga menjadi pertanyaan lanjutan, bagaimana cara mengelolanya dan untuk apa saja sehingga masalah krusial seperti karhutla seakan-akan terabaikan.

Refleksi dari peristiwa karhutla

Bagi para pembaca, saya yakin bahwa semua orang merasa cemas, muak dan duka yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia tentang kabar buruk yang terus berdatangan. Dari sini kita bisa melihat, bagaimana hilangnya hati nurani bagi para pemimpin bangsa yang digadang-gadang mampu membawa Indonesia menuju generasi “Emas”. Cita-cita besar negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum mungkin hanyalah Utopia bagi masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan Kalimantan, disebut dengan lantang bahwa “kaya sumber daya” tapi “masyarakatnya hidup dalam derita”. Di negara yang katanya “Demokrasi” ini, kita semua harus terus bersuara. Mungkin dampaknya tidak begitu terasa, tapi saya berharap suara kita harus tetap nyaring sebagai bentuk kepedulian kita terhadap negara dan sesama!

Penulis: Yoga Parulian Panggabean

Sumber Referensi:

Chaterine, R. N. (2026, October 15). Deretan Fakta Gubernur Kaltim ke Singapura di Tengah Bencana Karhutla. KOMPAS.Com; Kompas.com.

https://nasional.kompas.com/read/2026/10/15/06071851/deretan-fakta-gubernur-kaltim-ke-singapura-di-tengah-bencana-karhutla

Kementerian Kehutanan. (2026). Kehutanan. https://www.kehutanan.go.id

Ninda, Iswara. (2026, October 14). 5 Pernyataan Gubernur di Kalimantan soal Karhutla, Dinilai Tone Deaf, Rudy Mas’ud: Masih Terkendali. TribunTrends.Com. https://trends.tribunnews.com/news/125384/5-pernyataan-gubernur-di-kalimantan-soal-karhutla-dinilai-tone-deaf-rudy-masud-masih-terkendali

Pakar Ekologi SITH ITB Beberkan Akar Masalah dan Solusi Berkelanjutan Karhutla Kalimantan - Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. (2021). Itb.Ac.Id. https://sith.itb.ac.id/2026/09/05/pakar-ekologi-sith-itb-beberkan-akar-masalah-dan-solusi-berkelanjutan-karhutla-kalimantan/

Peluncuran Kajian “Siapa di Balik Api?,” WALHI Tuntut Pertanggungjawaban Aktor Paling Diuntungkan dari Karhutla - WALHI. (2026, October 14). Walhi. https://www.walhi.or.id/peluncuran-kajian-siapa-di-balik-api-walhi-tuntut-pertanggungjawaban-aktor-paling-diuntungkan-dari-karhutla

Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Karhutla di Kalimantan, Tambah Dukungan Udara dan Pemadaman Darat. (2026). https://www.kehutanan.go.id/news/pemerintah-perkuat-operasi-terpadu-karhutla-di-kalimantan-tambah-dukungan-udara-dan-pemadaman-darat

Quinawaty, Pasaribu. (2026, Agustus 31). Karhutla membara di lahan gambut Kalimantan Tengah, sengaja dibakar?. BBC News Indonesia.

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn8ey6p78ngo

Quinawaty, Pasaribu. (2026, September 2). Karhutla: Negara-negara anggota ASEAN protes kabut asap, pengamat sebut “Indonesia dianggap tidak becus” tangani karhutla. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgydpzk469o

Redaksi. (2026, August 20). Penyebab Kalimantan Sering Kebakaran Hutan Parah, Ini Kata Peneliti. CNBC Indonesia; cnbcindonesia.com.

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20260820125727-37-760901/penyebab-kalimantan-sering-kebakaran-hutan-parah-ini-kata-peneliti

Yahya, R. A., & Putsanra, D. V. (2026, October 13). Respons 5 Gubernur Kalimantan Soal Kebakaran Hutan dan Lahan. Tirto.Id; Tirto.id. https://tirto.id/respons-5-gubernur-kalimantan-soal-kebakaran-hutan-dan-lahan-hDPP

Sejarah. Pantau Gambut. (2016). Pantau Gambut. https://pantaugambut.id/pelajari/sejarah

Sigit Pamungkas. (2026, October 13). Gubernur Kalteng Belum Usulkan Karhutla Bencana Nasional: Tak Bisa Sembarang. Detiknews; detikcom. https://news.detik.com/berita/d-8704362/gubernur-kalteng-belum-usulkan-karhutla-bencana-nasional-tak-bisa-sembarang


Post a Comment

Previous Post Next Post